Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2019. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 dengan tema ‘Mewujudkan Akuntabilitas dalam Penanganan Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional’, Selasa (22/9/2020). “Program penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi adalah program yang luar biasa penting, didesain dalam suasana kegentingan yang memaksa.

Emergency atau urgency menjadi sangat penting. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang menekankan kecepatan program pemulihan menjadi sesuatu yang sangat penting, namun kecepatan juga tidak boleh mengompromikan akuntabilitas transparansi dan pengelolaan yang baik,” ungkap Menkeu Sri Mulyani. Lebih lanjut Menkeu Sri Mulyani menuturkan dalam situasi darurat, khususnya saat pandemi Covid 19, terdapat banyak transaksi Pemerintah yang memerlukan penanganan sangat cepat, mendesak, dan masif. “Hal ini tentunya harus diikuti penguatan tata kelola yang baik.

Prinsip kehati hatian, akuntabilitas, dan transparansi mutlak tetap harus dijaga sehingga setiap transaksi keuangan negara dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian, capaian opini atau kualitas laporan keuangan dapat dipertahankan dan terus dapat ditingkatkan,” jelasnya. Pada Rakernas hari ini, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta K/L dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik.

“Saya sangat menghargai dengan makin meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian," "Saya juga berharap bahwa capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, dan juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah,” ungkap Menkeu Sri Mulyani. Kegiatan Rakernas ini diharapkan dapat menghasilkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, kualitas laporan keuangan seluruh entitas Pemerintah dapat tetap terjaga, terus memperoleh opini WTP, dan berdampak nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, adil dan makmur, sebagaimana yang menjadi cita cita bangsa Indonesia.